Kabupaten Semarang | SEKEDARINFO.NET – Ratusan warga Desa Bener, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, menghadiri Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang digelar di Aula Pinus Park Desa Bener, Minggu (10/5/2026). Kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi sekaligus ruang dialog masyarakat terkait layanan kesehatan dan program BPJS Kesehatan.
Kepala Desa Bener, Syaifudin, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi di wilayahnya. Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai layanan BPJS Kesehatan dan program JKN.
“Terima kasih karena Desa Bener dipercaya menjadi lokasi sosialisasi ini. Masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya langsung terkait layanan BPJS Kesehatan maupun program JKN,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Muh. Haris turut menjelaskan tugas dan fungsi Komisi IX DPR RI, termasuk kemitraannya dengan BPJS Kesehatan dalam mendukung peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Menurut Muh. Haris, Program JKN merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat. Karena itu, sinergi antara DPR RI, BPJS Kesehatan, dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar akses layanan kesehatan semakin mudah dijangkau warga.
“Melalui sosialisasi ini, kami berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjadi peserta JKN serta mengetahui berbagai layanan yang dapat dimanfaatkan. Kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijaga bersama,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ungaran, Subkhan, menegaskan bahwa Program JKN menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Ia mengatakan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat guna mewujudkan layanan kesehatan yang optimal. Dukungan Komisi IX DPR RI juga dinilai turut memperkuat pelaksanaan program JKN di berbagai daerah.
“Program JKN hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak. Pemerintah pusat maupun daerah terus berupaya memberikan dukungan agar manfaat program ini dapat dirasakan secara optimal,” jelasnya.
Subkhan menambahkan, BPJS Kesehatan juga memiliki layanan Mobil Penyuluhan Keliling untuk mendekatkan informasi kepada masyarakat. Terkait isu kepesertaan BPJS nonaktif, pihaknya memastikan tidak ada perubahan signifikan dari sisi jumlah kepesertaan.
Ia juga meminta masyarakat segera menyampaikan apabila mengalami kendala atau keluhan terkait layanan BPJS Kesehatan agar dapat segera ditindaklanjuti.
“Apabila ada kendala maupun keluhan, silakan segera disampaikan supaya bisa kami tindak lanjuti dan diberikan solusi,” tambahnya.
Menurutnya, Program JKN tidak hanya berfokus pada layanan kesehatan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan. Dengan adanya jaminan kesehatan, masyarakat tidak perlu terbebani biaya pengobatan yang tinggi saat sakit.
“Harapannya, masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik tanpa terbebani biaya besar, sehingga dapat mencegah munculnya masyarakat miskin baru akibat persoalan kesehatan,” ungkap Subkhan.
Selain layanan kesehatan umum, BPJS Kesehatan juga memiliki Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) bagi masyarakat penderita penyakit kronis agar mendapatkan pendampingan dan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan.
Di akhir kegiatan, BPJS Kesehatan menyampaikan apresiasi kepada Komisi IX DPR RI atas dukungan dan sinergi yang selama ini terjalin dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.***(AT)
