JAKARTA | SEKEDARINFO.NET — Komisi X DPR RI menyetujui usulan pengalihan status 10.942 dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Asosiasi Dosen ASN PPPK Indonesia (ADAPI) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Namun di balik keputusan politik itu, tantangan teknis dan regulasi lintas kementerian menanti untuk segera diselesaikan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengatakan penyatuan skema kepegawaian dosen dalam satu jalur PNS diperlukan untuk menciptakan keadilan akademik dan kepastian karier bagi dosen di perguruan tinggi.
“Kebijakan nasional terkait kepegawaian dosen idealnya diarahkan ke dalam satu skema terpadu saja, yaitu berstatus PNS. Penyatuan status ini penting untuk mencegah ketimpangan perlakuan terkait hak akademik, jenjang profesi, serta pengembangan karier dosen di perguruan tinggi,” kata Lalu Hadrian Irfani dalam keterangannya.
Namun, implementasi kebijakan tersebut dinilai tidak mudah karena dosen PPPK tersebar di berbagai kementerian. Perguruan tinggi negeri umum berada di bawah Kemendikti Saintek, sementara perguruan tinggi keagamaan negeri seperti UIN dan IAIN berada di bawah Kementerian Agama. Selain itu, sejumlah perguruan tinggi kedinasan dan vokasi juga berada di bawah kementerian teknis lainnya.
Kondisi itu membuat proses alih status memerlukan sinkronisasi regulasi lintas kementerian, termasuk Kemendikti Saintek, Kementerian Agama, Kementerian PANRB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Ketua ADAPI Komisariat UIN Salatiga, Nur Khabib, mengingatkan bahwa pengakuan penuh atas Jabatan Fungsional (Jabfung) adalah inti dari seluruh perjuangan alih status ini.
“Jangan sampai ketika beralih menjadi PNS, hitungan Jabfung kami justru direset dari nol atau tidak diakui secara linier. Jika hal ini terjadi, perguruan tinggi di Indonesia bakal menghadapi krisis akreditasi dan krisis Guru Besar atau Profesor.
Akreditasi prodi dan institusi itu sangat bergantung pada jumlah dosen Lektor Kepala dan Guru Besar,” tegas Nur Khabib.
Kondisi ini dinilai akan lebih berdampak di PTN daerah yang berada di bawah Kemenag, mengingat jumlah dosen PPPK di lingkungan kampus keagamaan negeri cukup signifikan dan tersebar di seluruh provinsi.
Wakil Ketua ADAPI Komisariat UIN Salatiga, Dr. Iskandar, menegaskan bahwa regulasi yang diterbitkan nanti harus berbentuk Perpres atau Keppres khusus alih status, bukan rekrutmen PNS baru dari nol, dan harus berlaku merata di seluruh kementerian yang menaungi PTN.
“Harus ada klausul eksplisit yang menyatakan bahwa masa kerja dan Jabatan Fungsional selama menjadi PPPK dihitung secara penuh. Ketidakjelasan regulasi transisi hanya akan memicu kecemasan baru bagi dosen di daerah,” kata Dr. Iskandar.
Sementara itu, Ketua Umum ADAPI Pusat, Moh. Nor Afandi, menilai skema PPPK sejak awal belum dirancang sebagai sistem karier jangka panjang bagi profesi dosen.
“Kami akan terus mengawal keputusan politik DPR RI ini ke kementerian terkait agar segera terbit regulasi konkret yang menjamin status kepegawaian dan keberlanjutan pengabdian belasan ribu dosen PPPK tanpa ada hak akademik yang dikorbankan,” ujarnya.
Saat ini, tindak lanjut kebijakan alih status dosen PPPK menjadi PNS berada di tangan Kemendikti Saintek, Kementerian Agama, Kementerian PANRB, BKN, serta kementerian teknis lain yang menaungi perguruan tinggi negeri. ***(AT)
